Penjelasan

  1. Perjalanan Dinas Luar Daerah
    1. Perjalanan dinas luar daerah untuk pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.
    2. Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk pelaksanaan konsultasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan oleh Pejabat yang Berwenang.
    3. Perjalanan dinas luar daerah di luar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), dapat melebihi 3 (tiga) hari dengan persetujuan Pejabat yang Berwenang.
  2. Perjalanan Dinas Dalam Daerah
    Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pembinaan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. Dari Ibukota provinsi ke Kabupaten Muaro Jambi, Batanghari dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan sebaliknya, dilaksanakan paling lama 1(satu) hari;
    2. Dari Ibukota Provinsi Ke Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Sarolangun, Merangin, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Bungo dan sebaliknya dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari; dan
    3. Dari Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten Kerinci dan/atau Kota Sungai Penuh, dan sebaliknya, dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.
  3. Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka pembinaan dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan oleh Pejabat yang Berwenang.
  4. Perjalanan dinas dalam daerah di luar kegiatan sebagaimana dimaksud pada nomor 2 (dua), dapat melebihi jangka waktu yang ditentukan dengan persetujuan Pejabat yang Berwenang.
  5. Biaya perjalanan Dinas diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas, yang digolongkan atas 6 (enam) tingkat, yaitu:
    Tingkat A
    :
    • Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD;
    • Pejabat Eselon I dan Anggota DPRD;
    Tingkat B
    :
    Pejabat Eselon II dan PNS Non Eselon Gol. IV/e, Pejabat dalam Kelompok FungsionalTertentu Gol.IV/e;
    Tingkat C
    :
    Pejabat Eselon III, Pejabat Komisioner pada KIP dan KPID, Tenaga Ahli DPRD, PNS Non Eselon Gol IV/c s.d.Gol. IV/d, Pejabat dalam Kelompok Fungsional Tertentu Gol IV/b s.d IV/d;
    Tingkat D
    :
    Pejabat Eselon IV, PNS Non Eselon Gol. IV/a s.d. IV/b dan Tokoh Mayarakat, Pejabat dalam Kelompok Fungsional Tertentu s.d Golongan IV/a;
    Tingkat E
    :
    PNS Non ESELON Golongan I s.d. Golongan III, dan
    Tingkat F
    :
    Pegawai Tidak Tetap dan anggota masyarakat.
  6. Perjalanan dinas dalam Kota/Kabupaten bagi ASN Pemerintah Provinsi yang ditempatkan di daerah mengikuti Standar Biaya Umum Perjalanan Dinas Pemerintah Provinsi Jambi. Biaya transportasi yang mengikuti perjalanan dinas dibayarkan sesuai at cost.
  7. Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (mark up), dan/atau perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berakibat timbulnya kerugian Pemerintah Provinsi, maka pihak tersebut bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.